SIAKRI

RB

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess), sumber daya manusia, manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, manajemen pengawasan, peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

  • Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke sepuluh dan sudah dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Gresik.

    Berdasarkan amanat RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai tujuan menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik baru yang inovatif, kolaboratif, yang cerdas berdasarkan Good and Clean Governance, indeks reformasi birokrasi yang ditetapkan sebagai indikator tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik.

    Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai sebagai berikut :


    2018 B dengan nilai 63,30
    2019 B dengan nilai 66,69
    2020 B dengan nilai 69,40
    2021 B dengan nilai 69,47
    2022 B dengan nilai 68,93

    Dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2021 yaitu Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2020-2024.

    Untuk mewujudkan visi Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah. Dan misi Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.

    Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

SIAKRI

RB TEMATIK

1. Pengentasan Kemiskinan

Realisasi Tujuan RPJMD

2. Digitalisasi Penanganan Stunting

Realisasi Tujuan RPJMD

3. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Realisasi Tujuan RPJMD